Krisis Kepercayaan Pasar: Bagaimana Bloomberg, Al Jazeera, dan Media Global Membaca Ekonomi Indonesia di Era Prabowo

Analisis pandangan ekonom dan media internasional, Juni 2026

Sepanjang Juni 2026, media-media ekonomi global ramai-ramai menyoroti satu pertanyaan yang sama: apa yang terjadi ketika investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara? Dari Bloomberg hingga Al Jazeera, dari lembaga riset seperti Lowy Institute hingga proyeksi resmi IMF dan Bank Dunia, narasi yang muncul cenderung senada: pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalani uji kepercayaan pasar yang paling berat sejak krisis 1997-98.

Rupiah Anjlok, Bursa Saham Terpukul

Bloomberg melaporkan bahwa awal Juni 2026 menjadi titik balik yang menegangkan bagi pasar Indonesia. Indeks saham anjlok ke level terendah sejak pandemi, rupiah menembus level psikologis 18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya, dan beredar rumor bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan dicopot dari jabatannya.

Al Jazeera mencatat detail teknisnya: rupiah sempat menyentuh level 18.028 terhadap dolar AS pada awal Juni, di tengah lonjakan biaya energi akibat konflik AS-Israel-Iran yang menekan neraca perdagangan negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia dan Filipina. Sebagai respons, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya ke 5,25 persen pada bulan sebelumnya, kenaikan pertama dalam dua tahun, sembari memperketat aturan pembelian dolar.

Namun para analis yang dikutip Bloomberg menilai langkah moneter saja tidak cukup. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia memang sempat membantu rupiah pulih dari titik terendahnya, tetapi menurut riset Citigroup dan ANZ, investor sebenarnya menuntut kejelasan arah kebijakan fiskal Prabowo. Robeco Group bahkan menilai kenaikan suku bunga 75 basis poin yang dilakukan bertahap masih belum cukup menjadikan obligasi Indonesia menarik bagi investor asing.

Lingkaran Dalam Prabowo yang Membuat Investor Gelisah

Salah satu laporan Bloomberg yang paling banyak dibicarakan menyoroti soal gaya kepemimpinan, bukan sekadar angka ekonomi. Saat rupiah jatuh ke titik terendah baru awal Juni, Prabowo dan sejumlah menteri kabinetnya justru tampil bersama ribuan pendukung mengikuti sesi olah napas dan peregangan bersama motivator asal Amerika, Tony Robbins, dalam acara perayaan program makan bergizi gratis andalannya. Sejumlah elite bisnis yang hadir disebut merasa tidak nyaman, menilai momen tersebut mencerminkan kurangnya urgensi pemerintah dalam mengatasi pelemahan mata uang, kinerja bursa saham terburuk di dunia, dan derasnya penarikan dana investor asing.

Danantara dan Bayang-Bayang "Dirty Money"

Isu lain yang menyita perhatian Bloomberg adalah langkah pemerintah membuka perlindungan hukum luar biasa bagi investor di dana kekayaan negara Danantara. Dalam undang-undang sektor keuangan setebal 207 halaman yang baru diterbitkan, terselip ketentuan yang melindungi pembelian obligasi Danantara dari penyelidikan pidana, perdata, maupun pajak, bahkan catatan transaksinya tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan.

Para analis menilai kebijakan ini berisiko menarik dana dengan asal-usul yang dipertanyakan. Achmad Sukarsono dari konsultan Control Risks menyebutnya sebagai "kesepakatan yang bersifat lebih permanen yang dikemas sebagai skema obligasi." Sementara itu, Brasukra G. Sudjana dari Vriens & Partners menilai kebijakan ini sebagai bentuk "quid pro quo" yang secara hukum mendorong sekaligus memaksa konglomerat lokal membeli obligasi Danantara dengan imbalan kekebalan hukum atas pelanggaran masa lalu.

Bank Asing Mulai "Kabur" dengan Keuntungannya

Bloomberg juga melaporkan bahwa tiga bank asing terbesar di Indonesia, Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC, telah mengirim sekitar 640 juta dolar AS keuntungan mereka keluar dari Indonesia sejak 2024, seiring mereka mengurangi eksposur di tengah kebijakan ekonomi Prabowo yang semakin berorientasi pada peran negara. Jumlah remitansi ini bahkan sedikit melampaui total laba gabungan ketiga bank tersebut selama periode yang sama, sinyal yang oleh banyak analis dibaca sebagai bentuk kehati-hatian institusi keuangan global terhadap arah kebijakan Jakarta.

Negara Mengambil Alih Komoditas

Langkah besar lain yang disorot Bloomberg adalah keputusan Prabowo untuk mengambil alih kendali ekspor komoditas unggulan Indonesia, sawit, batu bara termal, dan produk nikel, melalui eksportir yang ditunjuk pemerintah di bawah kendali Danantara. Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "penegasan kekuasaan yang mengingatkan pada masa otoritarianisme negara di masa lalu," yang pasti mengguncang pasar dan para pedagang yang menjalankannya.

Di sisi lain, kebijakan ini merupakan bagian dari ambisi besar Prabowo untuk mengerek pertumbuhan ekonomi tahunan ke 8 persen, jauh di atas rata-rata satu dekade terakhir yang berkisar 5 persen. Argumen yang digunakan: lebih banyak keuntungan dari sumber daya alam negara harus tetap berada di dalam negeri dan disalurkan ke program-program sosial demi menghindari Indonesia terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah.

Protes Mahasiswa: "Heading to Bankrupt Indonesia"

Tekanan ekonomi ini akhirnya turun ke jalan. Al Jazeera melaporkan bahwa sekitar 1.500 mahasiswa turun ke jalan-jalan Jakarta dengan tajuk aksi "Heading to Bankrupt Indonesia", menuntut penurunan harga bahan bakar dan pangan serta penghentian program kesejahteraan negara yang mereka anggap mahal dan boros, termasuk program makan bergizi gratis dan koperasi desa andalan Prabowo. Pemicunya antara lain kenaikan harga bahan bakar sebesar 32 persen di tengah lonjakan harga energi global akibat perang Iran, sementara rupiah anjlok dari 16.000 di bulan Maret menjadi 18.000 pada Juni.

Salah satu mahasiswa yang ikut aksi menyampaikan kepada Reuters bahwa pengeluaran besar untuk program makan gratis senilai 15 miliar dolar AS per tahun, yang juga tengah diselidiki dugaan korupsinya, justru membuat subsidi lain harus dicabut. Ketua kelompok mahasiswa penyelenggara aksi menyebut pemerintah "berada dalam penyangkalan" terhadap situasi yang ada dan mendesak Prabowo mengakui kesalahannya.

Akar Masalah: "De-Jokowi-isasi" dan Gaya Komando

Lowy Institute, lembaga riset asal Australia, memberikan analisis yang lebih struktural. Menurut mereka, pelemahan rupiah dan kinerja buruk bursa saham Indonesia bukan semata akibat gejolak eksternal seperti tarif AS atau konflik Timur Tengah, melainkan juga karena gaya kepemimpinan Prabowo yang serba komando dan terpusat. Lowy Institute menyebut proses ini sebagai "de-Jokowi-isasi", upaya Prabowo membangun warisan politiknya sendiri yang berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo, dan langkah ini justru memicu gejolak pasar.

Lembaga ini juga mencatat risiko dari pendekatan "bergerak cepat dan terobos segala rintangan" dalam menjalankan program nasional, termasuk laporan kasus keracunan makanan dalam program makan gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah dan kelompok rentan. Kecenderungan Prabowo pada gaya pengambilan keputusan yang terpusat dinilai berisiko melemahkan independensi birokrasi sipil dan membuat investor semakin menjauh.

Lembaga Internasional Masih Optimistis soal Pertumbuhan

Menariknya, di tengah gambaran suram dari liputan media soal gejolak pasar, lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF justru masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan yang relatif positif untuk Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, didukung kebijakan fiskal dan moneter, meski menghadapi lingkungan eksternal yang menantang. Namun IMF juga mengingatkan bahwa risiko condong ke arah negatif, dengan eskalasi ketegangan dagang dan volatilitas pasar keuangan global sebagai risiko eksternal utama, sementara dari sisi domestik, perubahan kebijakan besar yang tidak disertai pengaman yang memadai berpotensi memicu kerentanan baru.

Proyeksi ini kemudian direvisi seiring perkembangan geopolitik. Pada April 2026, di tengah lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2026 menjadi 4,7 persen dari proyeksi sebelumnya 4,8 persen, dengan alasan tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak global dan meningkatnya sentimen menghindari risiko di pasar keuangan. Sementara itu Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap di angka 5,2 persen baik pada 2026 maupun 2027, didukung permintaan domestik yang kuat dan belanja infrastruktur.

Membaca Arah: Optimisme Struktural vs Kekhawatiran Tata Kelola

Jika ditarik benang merahnya, ada dua narasi besar yang berjalan paralel dalam pemberitaan media internasional tentang Indonesia di bawah Prabowo:

Pertama, narasi struktural dari lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB yang masih memandang fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat, pertumbuhan di kisaran 4,7-5,2 persen, ditopang konsumsi domestik dan populasi besar, meski direvisi turun seiring gejolak geopolitik global.

Kedua, narasi tata kelola dan kepercayaan pasar dari Bloomberg, Al Jazeera, dan Lowy Institute, yang menyoroti bagaimana gaya kepemimpinan Prabowo yang terpusat, sentralisasi kontrol negara atas komoditas dan dana kekayaan negara, serta kurangnya transparansi kebijakan justru menjadi sumber ketidakpastian yang lebih besar dibanding faktor eksternal semata.

Kombinasi keduanya menggambarkan sebuah paradoks: ekonomi Indonesia secara makro masih bertumbuh, tetapi kepercayaan pasar terhadap arah kebijakannya justru tergerus. Sejumlah analis yang dikutip media internasional menyamakan situasi ini dengan periode 1997-98,  bukan karena skala krisisnya yang sama, melainkan karena pola psikologis pasar yang serupa: begitu rupiah melemah tajam, investor mulai gelisah mengingat trauma krisis finansial Asia.

Bagi Prabowo, tantangan ke depan bukan hanya soal menstabilkan rupiah atau menaikkan suku bunga, melainkan meyakinkan pasar global bahwa arah kebijakan ekonominya konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, sesuatu yang menurut hampir semua sumber media internasional yang dikutip di atas, masih menjadi pekerjaan rumah terbesarnya hingga akhir Juni 2026.

Sumber: Bloomberg (Juni 2026), Al Jazeera (Juni 2026), Lowy Institute - The Interpreter, IMF Article IV Consultation Indonesia (Januari 2026), laporan World Bank dan Asian Development Bank (April 2026).