Sebuah pertanyaan sederhana muncul di media sosial dan langsung memantik ribuan reaksi:
"Kalo kalian lulusan S1 PTN top 5, cewe, sekarang kerja jadi kepala toko dengan gaji 1,8 juta, kemudian ada tawaran jadi cleaning service di perusahaan/pabrik gaji UMR/UKM. Kalian pilih yang mana?"
Pertanyaan itu bukan lelucon. Bukan pula skenario hipotetis yang dibuat-buat. Itulah realita yang sedang dihadapi sebagian lulusan terbaik Indonesia hari ini, mereka yang sudah berjuang menembus seleksi ketat PTN bergengsi, menghabiskan empat tahun penuh dedikasi, lalu keluar dengan ijazah di tangan dan kebingungan di kepala.
Karena di luar sana, lapangan kerja tidak menunggu mereka.
Paradoks Pendidikan Tinggi Indonesia
Indonesia tidak kekurangan sarjana. Setiap tahun, ratusan ribu mahasiswa diwisuda dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh penjuru negeri. Pemerintah bangga dengan angka partisipasi pendidikan tinggi yang terus meningkat. Kampus-kampus berlomba menaikkan akreditasi. Orang tua berjuang mati-matian membiayai kuliah anak mereka dengan harapan sederhana: agar hidupnya lebih baik dari kita.
Tapi ada satu hal yang tumbuh jauh lebih lambat dari jumlah sarjana itu, lapangan kerja yang layak.
Inilah paradoks terbesar pendidikan tinggi Indonesia: kita terus mencetak lulusan dalam jumlah masif, sementara struktur ekonomi kita belum mampu menyerap mereka sesuai kapasitas dan harapan. Hasilnya? Sarjana lulusan PTN top pun terpaksa memilih antara gaji 1,8 juta sebagai kepala toko, atau mengambil posisi cleaning service demi mengejar angka UMR.
Keduanya bukan pilihan yang salah. Tapi keduanya adalah tanda bahwa ada yang sangat keliru dalam sistem kita.
Ketika Gelar Tidak Lagi Menjadi Tiket
Dulu, narasi yang beredar di masyarakat begitu kuat: masuk PTN terbaik, lulus dengan nilai bagus, dapat kerja enak. Formula itu terasa seperti hukum alam. Orang tua menanamkannya, guru mengulangnya, dan jutaan pelajar berlari mengejarnya.
Tapi formula itu kini retak di banyak titik.
Masalahnya bukan pada kualitas lulusannya. Seorang perempuan yang berhasil lolos seleksi PTN top, yang notabene adalah saringan intelektual paling kompetitif di negeri ini, jelas bukan orang sembarangan. Ia sudah membuktikan kemampuannya jauh sebelum wisuda.
Masalahnya ada pada mismatch, ketidakcocokan antara apa yang diproduksi sistem pendidikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan dan tersedia di pasar kerja. Jurusan yang diminati tidak selalu sejalan dengan kebutuhan industri. Keahlian yang diajarkan di kampus tidak selalu relevan dengan tuntutan dunia kerja yang berubah cepat. Dan yang paling mendasar: jumlah lapangan kerja berkualitas tidak bertumbuh secepat jumlah sarjana yang dihasilkan.
Siapa yang Harus Menanggung Beban Ini?
Mudah sekali menyalahkan individunya. "Kenapa nggak usaha lebih keras? Kenapa nggak networking? Kenapa nggak upgrade skill?"
Tapi mari kita jujur sejenak.
Ketika seorang lulusan terbaik dari universitas terbaik pun berakhir di pilihan yang seperti ini, maka masalahnya sudah jauh melampaui urusan usaha individu. Ini adalah kegagalan sistemik, dan kegagalan sistemik membutuhkan jawaban sistemik, bukan victim-blaming.
Pemerintah selama ini lebih fokus pada input, membangun kampus, menambah kuota mahasiswa, menaikkan anggaran pendidikan, tapi kurang serius mengurus output: ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai.
Investasi masuk, tapi banyak yang bersifat padat modal, bukan padat karya. Industri manufaktur yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja terdidik belum berkembang optimal. Sektor teknologi dan kreatif yang tumbuh pesat pun tidak otomatis inklusif, ia butuh keahlian spesifik yang sering kali tidak diajarkan di kampus secara memadai.
Bukan Soal Mau Jadi Cleaning Service atau Tidak
Penting untuk ditegaskan: tidak ada yang salah dengan pekerjaan cleaning service. Setiap pekerjaan punya martabat. Mereka yang memilih jalur itu demi UMR yang lebih layak dari gaji 1,8 juta adalah orang-orang yang realistis dan rasional.
Yang bermasalah bukan pilihan pekerjaannya. Yang bermasalah adalah kenapa pilihan itu harus ada, kenapa seorang sarjana dari PTN terbaik harus berdiri di persimpangan seperti itu sejak awal?
Ini bukan soal gengsi atau ego akademis. Ini soal sistem yang gagal menghargai investasi waktu, tenaga, dan biaya yang sudah dikeluarkan seseorang, dan keluarganya, selama bertahun-tahun demi selembar ijazah yang dijanjikan akan membuka pintu.
Apa yang Seharusnya Berubah?
Tidak ada solusi instan untuk masalah struktural sebesar ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu dimulai:
1. Reformasi kurikulum yang serius dan berkelanjutan
Kampus harus berhenti mengajarkan hal-hal yang sudah usang. Kolaborasi dengan industri bukan sekadar program magang formalitas, tapi harus menyentuh inti kurikulum.
2. Kebijakan industri yang menciptakan lapangan kerja berkualitas
Investasi yang masuk harus didorong untuk menyerap tenaga kerja terdidik, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.
3. Transparansi data ketenagakerjaan per jurusan
Calon mahasiswa berhak tahu prospek kerja nyata dari jurusan yang mereka pilih, bukan janji-janji brosur kampus yang manis tapi menyesatkan.
4. Jaring pengaman yang lebih kuat untuk sarjana yang menganggur
Program pelatihan ulang (reskilling) dan bridging program ke industri yang relevan perlu diperluas dan dipermudah aksesnya.
Jangan Tampar Individunya, Benahi Sistemnya
Posting di worksfess itu mendapat 197 likes dan 27 ribu tayangan bukan karena orang-orang merasa terhibur. Mereka bereaksi karena merasa diwakilkan, karena banyak dari mereka sedang berada, atau pernah berada, di persimpangan yang sama.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar dan pekerja keras. Yang kurang adalah sistem yang cukup adil untuk menghargai kerja keras itu.
Selama kita terus mencetak sarjana tanpa mencetak kesempatan, maka pertanyaan "pilih mana?" itu akan terus muncul, bukan di media sosial saja, tapi di meja makan keluarga, di kamar kos yang sunyi, dan di kepala jutaan anak muda yang mulai meragukan apakah perjuangan mereka selama ini benar-benar sebanding.
Dan itu adalah pertanyaan yang seharusnya membuat kita semua, terutama yang berkuasa, tidak bisa tidur nyenyak.
Artikel ini ditulis sebagai respons terhadap fenomena yang viral di media sosial pada Juni 2026 dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan sarjana di Indonesia.